Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan:

 ABBAS MUSTARI, S.SOS.,M.SI yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.01/P.4.22/Fd/09/2019;
MUHAMMAD USMAN, S.PD yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.02/P.4.22/Fd/09/2019;
MUHAMMAD NAJIB bin JASSI yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT.03/P.4.22/Fd/09/2019;

yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat,

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Subs Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sub Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 tahun 2001adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon:
Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).